BANJARMASIN, tilikbanua.com — Aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (22/10/2026) kemarin, sempat diwarnai ketegangan hingga situasi berujung ricuh.
​Di tengah situasi yang memanas akibat desakan penanganan bencana asap, aksi tersebut akhirnya menemui titik terang setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel bersama perwakilan massa aksi sepakat menandatangani nota kesepakatan untuk meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat pada Kamis malam.
​
Massa yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan sebelumnya mendesak agar darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel segera ditetapkan sebagai bencana nasional.
​Meski nota kesepakatan telah diteken, pihak mahasiswa memberikan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak main-main dengan tuntutan ini. Presiden Mahasiswa (Presma) STISHA, Rizky, menegaskan bahwa aksi dengan massa besar hari ini merupakan wujud dari kemarahan publik yang sudah di ambang batas.
​”Gambaran hari ini sebenarnya teman-teman, ini adalah gambaran bahwa amarah kita sudah memuncak. Karena lebih dari 500 massa hari ini yang turun ke jalan,” ujar Rizky kemarin.
​Ia memperingatkan, jika komitmen dan kesepakatan tersebut nantinya tidak direalisasikan atau sekadar janji kosong, gelombang ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah maupun pihak terkait akan berkonsekuensi besar.
​
“Kalaupun ini nantinya tidak ditindaklanjuti juga, ya siap-siap kita [berikan mosi tidak percaya kepada] Gubernur Kalimantan Selatan dengan ketidakpercayaan masyarakat, maupun siapapun yang terkait nantinya, karena mereka sudah berjanji hari ini. Artinya kita siap menuntut janji dengan massa yang berlipat ganda jauh lebih besar daripada ini,” tegasnya.
​
Menyinggung soal kewenangan penetapan status bencana nasional yang berada di tangan pemerintah pusat, Rizky menilai bahwa tidak ada alasan lagi bagi pemerintah pusat untuk menolak usulan tersebut. Ia bahkan menyoroti komitmen kepemimpinan nasional jika permohonan ini nantinya ditolak.
​”Berarti kan kemudian ada ketidakmampuan negara hari ini, kan Presiden sebagai representasi negara Indonesia, ada ketidakmampuan Prabowo dan Gibran sebagai pimpinan negara, notabene Presiden, menunjukkan ketidakmampuan bahwa menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional, mengingat ya teman-teman bahwa kemudian dampaknya sudah meluas bahkan ke ranah internasional. Nah, tidak ada alasan rasanya untuk menolak permasalahan karhutla menjadi bencana nasional,” beber Rizky.
​Lebih lanjut, ia menduga keengganan pusat dalam menetapkan status bencana nasional kerap kali tersangkut persoalan gengsi politik institusi maupun kekhawatiran terhadap audit menyeluruh.
​
“Karena memang, kalaupun ada alasan, iya ujung-ujungnya pada akhirnya kegengsian negara terhadap bantuan-bantuan dari luar negeri, bantuan-bantuan dari pihak manapun. Ataupun ketika bencana nasional itu ditetapkan, pasti ada audit secara menyeluruh gitu, yang kemudian bisa berakibat fatal mungkin ya kepada stakeholder terkait, mungkin demikian,” pungkasnya.
​Menanggapi desakan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Ariadi Noor, mengatakan bahwa pihaknya telah mendengar langsung aspirasi para mahasiswa. Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk menangani karhutla secepat mungkin sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
​”Kita sudah mendengar aspirasi teman BEM se-Kalsel. Pemprov punya komitmen yang sama. Kita ingin kejadian karhutla di Kalsel bisa kita tanggulangi secepat-cepatnya, dan kemudian hari tidak akan terulang lagi,” ujarnya kemarin.
​
Ariadi menyebut komitmen tersebut sejalan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel agar pemerintah daerah terus berupaya hadir di tengah masyarakat serta mengoptimalkan penanganan dampak karhutla.
​
Terkait tuntutan penetapan status bencana nasional yang digaungkan massa aksi, Ariadi mengatakan pihaknya ingin pemerintah pusat meningkatkan dukungan nyata untuk membantu penyelesaian karhutla di Kalsel.
​
“Kami ingin menuntut pemerintah nasional agar lebih komitmen lagi membantu penyelesaian kebakaran hutan di Kalsel dengan menetapkan sebagai bencana nasional bilamana itu diperlukan,” katanya.
​Ia menambahkan, Gubernur Kalsel Muhidin telah melakukan lobi kepada pemerintah pusat untuk mendorong penambahan bantuan penanganan karhutla.
Menurut Ariadi, Kalsel termasuk satu dari delapan provinsi yang mendapatkan alokasi bantuan nasional dengan total mencapai Rp1,2 triliun bagi daerah terdampak.
​”Artinya nasional sudah paham betul bahwa ini tidak biasa lagi,” ujarnya, meski ia tidak merinci besaran dana yang secara khusus dialokasikan ke Kalsel.
​
Ariadi menjelaskan lebih lanjut, penanganan karhutla saat ini difokuskan pada wilayah strategis di sekitar bandara. Kendati demikian, ia menegaskan prioritas itu bukan berarti pemerintah mengabaikan wilayah lain. Kabupaten Barito Kuala, Banjar, dan Tanah Laut dipastikan turut mendapat perhatian serta dukungan penanganan.
​Selain itu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga terus dikerahkan bekerja langsung di lapangan untuk memadamkan api dan membantu warga terdampak.
​”Apa yang dituntut mahasiswa hari ini akan kita wujudkan secepat mungkin. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa,” pungkasnya.
​Meski kesepakatan telah ditandatangani guna meredakan ketegangan pasca aksi chaos tersebut, keputusan akhir mengenai status penetapan bencana nasional tetap berada di tangan kewenangan pemerintah pusat dan memerlukan tindak lanjut di tingkat nasional. (Rian/Razie)
