BANJARBARU, tilikbanua.com – Sebanyak tiga kabupaten, yakni Tapin, Barito Kuala (Batola), dan Kabupaten Banjar, secara resmi telah menetapkan status tanggap darurat seiring masih masifnya ancaman kebakaran di wilayah masing-masing.
Peningkatan status di tiga daerah ini menjadi perhatian serius Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, mengungkapkan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat guna mengoptimalkan operasi pemadaman di lapangan.
“Namun memang sementara kemungkinan besar akan dijadikan status tanggap darurat,” ujar Ronny menyinggung potensi penyesuaian status di tingkat provinsi.
Saat ini, tingkat Provinsi Kalsel sendiri masih menetapkan status siaga darurat yang berlaku hingga 31 Oktober 2026.
Keputusan mengenai apakah status provinsi akan dinaikkan mengikuti langkah ketiga kabupaten tersebut nantinya akan sangat bergantung pada hasil kaji cepat daerah, khususnya dari Kabupaten Banjar yang menjadi salah satu wilayah atensi utama.
Di tengah status tanggap darurat yang diberlakukan, penanganan di lapangan dihadapkan pada tantangan teknis yang kompleks, terutama pada kebakaran bawah permukaan di lahan gambut seperti di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi dan Pematang.
Untuk mengatasinya, BPBD Kalsel mengerahkan teknologi drone thermal guna mendeteksi titik api tersembunyi yang tidak terlihat dari permukaan.
Berdasarkan data hingga 15 Oktober 2026, total luas lahan yang terdampak karhutla di Kalsel telah mencapai sekitar 27.000 hektare.
Kendati demikian, sisa titik api aktif yang terdeteksi melalui pemantauan udara kini berhasil ditekan hingga tersisa seluas sekitar 41,7 hektare.
Sementara itu, status tingkat Provinsi Kalsel masih berada pada siaga darurat dan menunggu hasil evaluasi pada akhir Oktober mendatang.
Adapun wilayah yang menjadi fokus utama penanganan meliputi Kabupaten Banjar, Tapin, dan Barito Kuala.
Terkait dukungan logistik, Ronny menjelaskan bahwa bantuan peralatan dan perlengkapan telah disalurkan kepada kabupaten/kota sejak awal penanganan, meski jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.
Selain itu, bantuan Presiden melalui Kementerian Kehutanan telah disalurkan ke beberapa wilayah seperti Kota Banjarbaru, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Bumbu. Sementara itu, Kabupaten Banjar dan Barito Kuala tercatat tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan tersebut.
Dengan ditetapkannya status tanggap darurat di tiga kabupaten ini, mobilisasi sumber daya dan sinergi lintas instansi diharapkan mampu menekan sisa titik api aktif yang kini tersisa seluas 41,7 hektare di seluruh wilayah Kalsel. (Caca/Razie)
