JAKARTA, tilikbanua.com – Merespons keluhan masyarakat terkait gangguan kelistrikan di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, Pemerintah Kota Banjarmasin bertindak cepat.
Atas instruksi Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin, Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar mendatangi langsung Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta pada Selasa (28/7/2026) kemarin.
Kedatangan rombongan Pemko Banjarmasin diterima langsung oleh manajemen PLN Pusat, termasuk pihak General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) Iwan Soelistijino, guna mendiskusikan kondisi terkini, harapan masyarakat, hingga mekanisme kompensasi bagi para pelanggan yang terdampak.
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, menegaskan bahwa dampak pemadaman bergilir ini telah meluas dan memukul berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari rumah tangga, UMKM, hingga terganggunya jaringan komunikasi akibat mati berfungsinya menara BTS.
Bahkan istilah “menyala bergilir” mulai berembuk di tengah masyarakat akibat durasi padam yang cukup dominan.
“Kami datang ke PLN Pusat membawa suara dan keluhan masyarakat Kota Banjarmasin. Pemadaman bergilir ini bukan sekadar urusan listrik mati, tetapi juga berdampak pada jaringan sinyal seluler dan melumpuhkan aktivitas perekonomian, khususnya UMKM,” ujar Ananda di Gedung PT PLN Pusat kemarin.
Ananda membeberkan, berdasarkan penjelasannya saat meninjau ruang operasional (war kontrol) PLN Pusat, defisit daya listrik di sistem kelistrikan Kalselteng disebabkan oleh kerusakan mendadak pada tiga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yakni PLTU Asam-Asam, PLTU SKL, serta PLTU Tanjung (Tabalong). Hal ini mengakibatkan hilangnya pasokan daya secara signifikan hingga mencapai 250 Megawatt (MW).
”Insya Allah, secara bertahap pada 3 dan 4 Agustus 2026 seluruh perbaikan di tiga PLTU tersebut ditargetkan rampung, sehingga per tanggal 4 Agustus sistem kembali normal dan tidak ada lagi pemadaman bergilir. Mulai Rabu (29/7/2026), durasi pemadaman juga dipangkas bertahap dari 5–6 jam menjadi sekitar 3 jam,” tambah Ananda.
Sementara itu, Sekda Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menyampaikan bahwa Pemko Banjarmasin juga fokus mengawal hak masyarakat mengenai skema ganti rugi atau kompensasi atas ketidaknyamanan yang dialami warga selama masa pemadaman.
”Pihak PLN menyampaikan bahwa seluruh pelanggan terdampak, baik pengguna prabayar (token) maupun pascabayar, akan mendapatkan kompensasi setelah kondisi kembali normal. Ketetapan resminya nanti akan diputuskan melalui Kementerian ESDM,” terang Ichrom Muftezar.
Untuk teknisnya, kompensasi bagi pengguna token listrik akan langsung ditambahkan secara otomatis pada saat pembelian token berikutnya.
Sedangkan bagi pelanggan pascabayar, nilai kompensasi akan memotong tagihan listrik bulanan yang diperkirakan terealisasi pada pembayaran bulan Oktober atau November mendatang.
General Manager PT PLN (Persero) UID Kalselteng, Iwan Soelistijino, beserta jajaran manajemen PLN memastikan komitmennya untuk mempercepat proses penormalan sistem kelistrikan di Kalselteng.
PLN juga berjanji akan memperkuat sistem mitigasi dini guna mencegah potensi gangguan serupa terulang di masa mendatang, seraya terus mengupayakan secara maksimal penanganan penormalan pasokan listrik bagi masyarakat. (Rian/Razie)
