BANJARMASIN, tilikbanua.com — Pemerintah Kota Banjarmasin melalui BPKPAD menggelar Rapat Koordinasi Persiapan High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bersama Bank Indonesia Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel beberapa waktu lalu.
Langkah ini berfokus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah serta memperluas cakupan layanan non-tunai di masyarakat.
Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menjelaskan bahwa penerapan ETPD difokuskan untuk memperkuat ekosistem digital, khususnya pada sektor penerimaan retribusi daerah seperti retribusi parkir.
”Pertama tujuan itu adalah pertama mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan elektronikasi transaksi keuangan. Yang kedua kita minimalisir terkait dengan kebocoran. Kemudian itu pemanfaatnya kita luaskan bukan pada sektor pajak tapi retribusi,” ujar Edy dikonfirmasi Rabu (05/08/2026).
Sebagai langkah konkret mendorong ETPD di lapangan, BPKPAD bakal merangkul para juru parkir (jukir) serta memberikan apresiasi bagi penggunaan QRIS yang optimal.
”Kalau parkir ini kita akan kumpulkan semua jukir-jukir, ini akan kita berikan kearahan, kemudian akan kita berikan reward terhadap mereka dengan pelaksanaan qris yang banyak penggunaannya,” ungkap Edy.
“Jadi ini kita akan mencoba merubah pola, mengedukasi sehingga ke depannya kita mengharapkan semua sistem perbelanjaan dengan retribusi sudah menggunakan sistem qris. Jadi karena di dalam penilaian TP2DD kita itu terkait dengan channel digital ini memang masih kurang, nah ini yang kita dorong lagi untuk teman-teman yang di SKPD lainnya,” jelasnya lagi.
Untuk mempercepat capaian ETPD, Pemko Banjarmasin terus melakukan edukasi publik secara berkesinambungan agar adopsi transaksi digital dapat berjalan masif di seluruh lapisan masyarakat.
”Tapi masih ada lagi yang masih belum, makanya kita mengedukasi masyarakat dengan transaksi belanja dengan elektronik ini. Memang tidak bisa sekaligus, jadi pelan-pelan. Ini yang kita coba, kita angkat prosesnya,” pungkas Edy. (Rian/Razie)
