BANJARMASIN, tilikbanua.com,— Keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik berkala yang kerap terjadi di wilayah Banjarmasin mendapat perhatian serius dari Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda.
Dalam pertemuannya bersama jajaran PLN UID Kalselteng, dan pengamat di salah satu kantor media, beberapa waktu lalu, Hj. Ananda menyoroti masih minimnya keterbukaan dan kejelasan informasi publik yang disampaikan oleh pihak PLN, khususnya di media sosial.
Ia mengungkapkan bahwa ketidaktahuan publik sering kali membuat Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menjadi sasaran aduan warga, padahal urusan kelistrikan sepenuhnya merupakan wewenang PLN.
“Banyak warga berasumsi keluhan pemadaman listrik merupakan tanggung jawab Pemko Banjarmasin. Pemko bahkan harus memanfaatkan saluran media sosial resmi maupun akun pribadi pimpinan daerah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pembagian wewenang tersebut,” ujar Ananda dikutip di video sosial media Instagramnya Minggu (26/07/2026).
Hj. Ananda menyebut telah memantau langsung akun media sosial PLN, namun tidak menemukan pembaruan (update) atau penjelasan yang relevan mengenai pemadaman bergilir.
“Malah, konten yang diunggah PLN dinilai kurang menjawab kebutuhan informasi masyarakat yang sedang terdampak,” tuturnya.
Padahal, pemadaman listrik tanpa kepastian jadwal sangat merugikan aktivitas perekonomian warga, khususnya para pelaku UMKM seperti usaha makanan beku (frozen food) yang amat bergantung pada pasokan listrik secara terus-menerus.
”Sekarang kita hidup di dua dunia, offline dan online. Informasi online itu yang langsung masuk ke tangan masyarakat. Kami mohon humas PLN dapat mengaktifkan media sosialnya secara maksimal untuk memberikan informasi yang transparan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Ananda menyampaikan sejumlah masukan konstruktif agar PLN UID Kalselteng segera membenahi pola komunikasinya. Mulai dari transparansi penyebab dan solusi.
Mulai dari PLN mengunggah penjelasan yang jujur dan rinci mengenai alasan terjadinya pemadaman serta langkah penyelesaian yang sedang ditempuh.
Memastikan jadwal pemadaman bergilir diumumkan secara akurat dan tepat waktu agar masyarakat serta pelaku usaha dapat melakukan antisipasi.
Dan terakhir yakni memaksimalkan fungsi kehumasan di platform digital guna menjaga kepercayaan masyarakat. (Rian/Razie)
