BANJARMASIN, tilikbanua.com — Praktik pengurusan administrasi melalui jasa makelar hingga potensi penerimaan gratifikasi dinilai masih menjadi ancaman laten di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
Minimnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan publik, terutama di era digitalisasi saat ini, memicu maraknya warga yang memilih jalur pintas melalui pihak ketiga.
Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oknum makelar yang mengaku-aku sebagai pegawai pemerintah, sehingga merusak citra dan integritas instansi.
”Kadang mengatasnamakan pegawai Pemko. Padahal bukan yang pada akhirnya berdampak pada integritas layanan pemerintah,” ungkap Plt Inspektorat Kota Banjarmasin, Rabiatul Adawiyah, saat kegiatan FGD Mitigasi Resiko, di Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (05/08/2026).
Kendati potensi pelanggaran tergolong tinggi, pihak Inspektorat mengaku belum menerima aduan resmi mengenai praktik percaloan maupun alur ilegal tersebut.
“Mungkin ada, tapi tidak ada yang melapor ke kami,” ujarnya.
Guna mengantisipasi celah gratifikasi, Pungutan Liar (Pungli), hingga konflik kepentingan, Inspektorat kini memperketat pendampingan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dimana sekarang semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lanjut Rabiatul, harus membuat komitmen bersama sebagai langkah pencegahan korupsi seperti gratifikasi, Pungli hingga konflik kepentingan.
”Masing-masing SKPD sudah, khususnya SKPD terendah kita dampingi agar tidak terjadi indikasi ini. Alhamdulillah laporan yang banyak tidak ada terkait gratifikasi,” ujarnya.
Meski statistik laporan gratifikasi masih nihil, Inspektorat mengimbau masyarakat untuk tetap aktif melapor jika menemukan indikasi kecurangan dalam pelayanan publik agar dapat segera ditindak secara tegas.
”Pemko Banjarmasin sendiri ada layanan pengaduan seperti E-Lapor jadi bisa adukan dan sertakan bukti. Kami juga ada sarana aduan langsung melalui media sosial Instagram, di sana ada Taplink yang bisa dipencet langsung,” akhirnya. (Rian/Razie)
