BANJARBARU, tilikbanua.com – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel mendapatkan perhatian dan bantuan yang adil dari pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai mendampingi kunjungan kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani di Banjarbaru, Senin (19/10/2026).
Gubernur Muhidin memberikan klarifikasi terbuka menanggapi kritik dari sebagian netizen di media sosial terkait polemik jumlah kabupaten yang menerima bantuan presiden.
Dari total 13 kabupaten/kota di Kalsel, pihak Pemprov sebelumnya telah mengusulkan 12 daerah yang memerlukan intervensi khusus.
“Kemarin itu kan ternyata yang keluar baru 6 kabupaten, sementara yang 6 lainnya belum keluar. Jadi, ada netizen yang berkomentar, ‘Wah, Pak Gubernur bagaimana nih, kemarin katanya dapat 12, kenapa jadi 6 saja?'” ujar Muhidin.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur memastikan bahwa pihaknya langsung bergerak cepat melayangkan surat susulan kepada BNPB dan Kementerian Kehutanan.
Surat tersebut berisi permohonan pengajuan kembali agar 6 kabupaten/kota yang belum mendapatkan alokasi bantuan presiden pada tahap awal bisa segera mendapatkannya.
“Ini kan kami usulkan kembali. Jadi tetap kami usulkan kepada BNPB dan Menteri Kehutanan agar seluruh daerah yang membutuhkan bisa terakomodasi,” tambahnya.
Selain memperjuangkan bantuan administratif, Pemprov Kalsel bersama jajaran Forkopimda terus menggencarkan strategi taktis di lapangan yang berfokus pada dua langkah utama, yakni pemadaman api dan pembasahan lahan.
Gubernur memaparkan beberapa langkah strategis yang sedang dan akan segera dijalankan. Pemprov Kalsel bersama Kapolda Kalsel telah memesan bahan surfaktan (cairan khusus pembasah lahan gambut) yang dijadwalkan tiba pada hari Jumat mendatang, di mana surfaktan ini nantinya akan diolah dan didistribusikan ke kabupaten-kabupaten yang memerlukan.
Selain itu, pemerintah saat ini tengah membangun embung-embung kecil di titik strategis agar helikopter water bombing dapat mengambil air dari embung yang telah dicampur surfaktan tersebut, sehingga proses pemadaman dan pembasahan lahan gambut bisa jauh lebih efektif.
Gubernur juga menyoroti wilayah Marahahan yang mengalami dampak karhutla cukup parah namun belum tersentuh bantuan secara maksimal.
Karhutla di kawasan tersebut kerap terjadi di dekat permukiman warga dan area persawahan di atas lahan gambut, sehingga membutuhkan penanganan yang spesifik dan intensif.
“Terdampak itu terakhir di Marahahan, itu terdampak sangat-sangat, tapi belum dapat bantuan. Nah, inilah yang kami usahakan supaya bisa dapat bantuan,” tegas Muhidin.
Dengan sinergi yang kuat antara Pemprov Kalsel, BNPB, TNI, BMKG, dan Kementerian Kehutanan, Gubernur optimis penanganan karhutla tahun ini dapat berjalan lebih komprehensif, baik melalui perlindungan darurat di udara maupun pembasahan berkelanjutan di darat. (Caca/Razie)
