BANJARBARU, tilikbanua.com – Kunjungan kerja jajaran pemerintah pusat ke titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Jalan Lingkar Utara, arah Jalan Gubernur Syarkawi, Kota Banjarbaru, Senin (19/10/2026), membawa terobosan teknologi baru.
Pemerintah pusat memastikan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah digarap secara agresif berbasis sains dan kecepatan waktu.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi yang hadir langsung memaparkan arah kebijakan terukur yang wajib dijalankan bersama oleh unsur pusat, daerah, dan TNI-Polri.
Peninjauan strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, serta Gubernur Kalsel H. Muhidin beserta jajaran Forkopimda Kalsel.
Dalam pemaparannya, Kepala BNPB menegaskan bahwa pemadaman karhutla tidak lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional di darat, melainkan dipadu dengan intervensi teknologi modifikasi cuaca modern yang berlapis bersama BMKG.
Langkah taktis pertama dimulai dengan menebarkan dry ice (es kering) di udara guna membuka serta memecah lapisan asap pekat yang menyelimuti wilayah terdampak.
Setelah ruang udara terbuka, operasi langsung disambung dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui penaburan garam (NaCl) untuk memicu turunnya hujan buatan.
Metode intervensi cuaca ini merujuk pada kesuksesan penerapan serupa di wilayah Sumatra Selatan sebelumnya.
“Kemarin di Sumsel kita sudah berhasil seperti itu, saat ini kita di Kalimantan akan mencoba lagi sehingga hujan bisa turun di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” jelas Kristomei.
Selain intervensi cuaca, Kepala BNPB menginstruksikan seluruh satuan tugas di daerah untuk meningkatkan kecepatan penanganan darurat tanpa ada penundaan.
Kalkulasi penanggulangan bencana ditekankan harus dihitung secara cermat dalam skala jam per jam dan menit per menit demi mencegah api semakin meluas dan menghindari jatuhnya korban jiwa.
“Lihat hitungannya dalam waktu, jam per jam, menit per menit. Segera respons, jangan sampai api tersebut meluas dan bisa menimbulkan korban lagi yang lebih banyak. Kita tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan TNI-Polri,” tegas Kristomei di lokasi.
Menanggapi adanya tawaran dari beberapa negara tetangga untuk melibatkan pihak asing dalam penanganan karhutla, BNPB menegaskan sikap selektif.
Pihaknya saat ini tengah menginventarisir jenis dukungan luar negeri yang benar-benar relevan dan mendesak bagi kebutuhan riil di lapangan.
“Jadi bantuan itu harus benar-benar yang memang kita butuhkan dan bisa langsung berdampak pada efeknya untuk memadamkan api ini. Apa yang tidak kita punya dan mereka punya, ya kita gunakan. Nah, saat ini kita perlu waktu untuk menginventarisir dulu, sehingga bantuan itu benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Guna memaksimalkan pengiriman logistik dan dukungan dari pusat, Kepala BNPB juga meminta pemerintah daerah dan satuan tugas setempat untuk segera menyetorkan data kuantitatif yang akurat terkait luasan wilayah dan tingkat dampak kebakaran.
Data riil tersebut nantinya akan menjadi acuan utama dalam menentukan penambahan armada pemadam kebakaran, tangki air, maupun kuota personel di lapangan.
“Hari ini kita ke sini melihat berapa kebutuhannya, berapa luasannya, berapa dampaknya, apa kebutuhannya. Lapor kepada kami sehingga kami bisa menginventarisir dari situ, misalnya oh butuh lagi armada pemadam kebakaran, atau misalnya tangki air, atau kami butuh pasukan sekian banyak, buka angkanya dari mana. Nah, itu yang kita lakukan pada kunjungan hari ini,” pungkasnya. (Caca/Razie)
