BANJARMASIN, tilikbanua.com – Protes keras dari warga, akademisi, hingga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalimantan menyeruak terkait pembangunan jembatan penghubung Jalan Simpang Ulin ke Jalan Veteran, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Konstruksi jembatan yang tergolong dalam proyek NUFReP (National Urban Flood Resilience Project) tersebut dinilai terlalu tinggi dan tidak sinkron dengan elevasi jalan, sehingga berisiko membahayakan keselamatan pengendara dan memicu banjir di pemukiman sekitar.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, menegaskan bahwa pihaknya akan segera turun tangan melakukan pengecekan dan berkoordinasi langsung dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III selaku pengampu proyek.
”Pekerjaan yang dikerjakan oleh BWS akan kami koordinasikan untuk rencana penanganannya. Target kita agar nantinya jembatan tersebut tetap nyaman serta menjamin keselamatan dan keamanan bagi para pengguna jalan,” ujar Chandra saat dikonfirmasi, Minggu (9/8/2026).
Mengenai keluhan fisik jembatan yang tampak melambung tinggi, Chandra menjelaskan bahwa bagian yang terlihat tinggi saat ini adalah struktur abutment (bangunan bawah) jembatan, sementara bagian oprit (jalan pendekat) belum rampung dikerjakan.
Ia menekankan bahwa oprit nantinya dirancang secara matang agar landai dan aman dilintasi oleh kendaraan dari kedua arah.
”Bisa saja terlihat tinggi karena saat ini belum selesai. Itu masih bagian abutment. Nanti ada bagian oprit yang menyambung langsung ke jalan agar landai dan nyaman dilalui. Tentu standar oprit yang diinginkan adalah yang aman dan tidak terlalu menanjak (mandaki),” terangnya.
Selain masalah elevasi jalan, sorotan publik juga tertuju pada ancaman genangan air dan banjir di sekitar kawasan gang pemukiman warga di depan jembatan akibat perubahan alur dan saluran drainase.
Mengenai kekhawatiran tersebut, Chandra berjanji akan mengkaji kembali tata kelola saluran air di sekitar tapak jembatan agar aliran air tidak tersumbat.
”Terkait potensi banjir, itu kan berkaitan langsung dengan sistem saluran drainase. Nanti akan kami cek dan evaluasi kembali di lapangan bersama BWS Kalimantan III,” tegas Chandra.
Dinas PUPR Banjarmasin memastikan koordinasi teknis bersama BWS Kalimantan III akan dilakukan secepatnya guna mengevaluasi kelayakan desain oprit dan drainase sebelum jembatan diselesaikan dan difungsikan secara penuh. (Rian/Razie)
