BANJARBARU, tilikbanua.com — Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Jalan Berdikari, Perumahan Aero Sinergia, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Minggu (23/8/2026).
Dalam tinjauannya, Menhut menekankan bahwa penanganan api di atas lahan gambut membutuhkan penanganan ekstra karena potensi timbulnya kembali titik api yang sangat tinggi.
”Hari ini saya melihat di pengalaman lama mendarat tadi, sudah padam, tapi seperti yang teman-teman lihat, dari bawah masih ada asap. Dan ini memang gambut, secara teori ini pembakaran tidak sempurna. Asapnya lebih banyak dan potensi untuk kemudian timbul api lagi masih tetap banyak,” ujar Raja Juli Antoni di lokasi karhutla.
Menhut memaparkan fluktuasi jumlah titik panas (hotspot) yang dinamis dalam hitungan jam. Berdasarkan data sistem Siponggi pada Sabtu malam (22/8/2026) pukul 21.00 WITA, jumlah titik panas di Kalimantan Selatan sempat menyusut signifikan hingga tersisa 11 titik dari sebelumnya 157 titik. Namun, angka tersebut kembali melonjak menjadi 44 titik panas pada Minggu pagi pukul 06.00 WITA.
Melihat kondisi tersebut, Menhut mengimbau secara tegas kepada masyarakat untuk menghentikan tradisi membuka lahan (land clearing) dengan cara membakar.
”Sungguh tidak mudah memadamkan api. Mohon sekali lagi pada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi. Dampaknya luar biasa. Petugas dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, hingga MPA mati-matian memadamkan api yang mungkin dipicu hal sepele seperti putung rokok atau obat nyamuk. Mohon hati-hati dan jangan main api di musim kemarau ini,” tegasnya.
Menjalankan instruksi Presiden, Menhut menegaskan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah terus bergotong royong memadamkan api.
Sebagai langkah penanganan, BNPB menyiagakan penambahan helikopter water bombing yang didatangkan dari Riau. Selain itu, BPBD ditunjuk sebagai leading sector bersama kepolisian untuk memetakan pembuatan sumur bor baru guna mengantisipasi kelangkaan air menyusul puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada September.
Terkait penegakan hukum bagi pelaku pembakaran, pemerintah memastikan langkah tegas terhadap individu maupun korporasi.
”Perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di Gakkum Kehutanan saat ini sudah ada 42 kasus yang berproses, ada peringatan administrasi, penyegelan, hingga penetapan tersangka. Dari pihak kepolisian juga ada 52 kasus yang diproses. Yang melakukan pembakaran secara sengaja dan merugikan masyarakat akan diproses hukum,” pungkas Menhut. (Rian/Razie)
