BANJARBARU, tilikbanua.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) resmi mencabut kebijakan bekerja dari rumah Work From Home (WFH) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya.
Terhitung mulai 1 Oktober, seluruh pegawai diwajibkan Work From Office (WFO) alias kembali bekerja dari kantor hingga hari Jumat.
Keputusan tersebut diambil usai evaluasi internal menunjukkan bahwa skema WFH yang diterapkan sebelumnya tidak memberikan dampak efisiensi yang diharapkan.
Gubernur Kalsel Muhidin menyampaikan bahwa penghematan operasional, seperti penggunaan listrik kantor hingga operasional bus angkutan pegawai dari Banjarmasin menuju Banjarbaru tidak mengalami penurunan yang signifikan selama WFH diberlakukan.
“Setelah kita evaluasi selama ini, ternyata WFH tidak memberikan efisiensi yang signifikan, baik untuk listrik kantor maupun transportasi bus pengangkut karyawan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Oleh sebab itu, mulai bulan Oktober ini saya perintahkan seluruh ASN kembali masuk kantor, WFH tidak ada lagi,” tegas Muhidin, Kamis (1/10/2026).
Seiring dengan pengembalian sistem kerja penuh di kantor, Pemprov Kalsel juga memperketat kedisiplinan dan jam kehadiran pegawai. Jam masuk kantor secara resmi ditetapkan pada pukul 08.00 WITA.
Pemerintah memberikan toleransi batas keterlambatan hingga pukul 09.00 WITA. Namun, Gubernur menyayangkan jika fasilitas toleransi tersebut disalahgunakan oleh pegawai untuk sengaja datang terlambat.
“Jam delapan seluruh ASN sudah harus hadir. Toleransi sampai jam sembilan itu diberikan untuk kondisi tertentu. Jangan sampai jam sembilan baru datang. Kalau lewat dari itu, artinya sudah melalaikan tugas,” tambahnya.
Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diimbau untuk segera mengatur skema piket dan kehadiran staf internal. Pemprov Kalsel menekankan bahwa sejak pukul 08.00 WITA, loket pembayaran, administrasi, dan unit pelayanan umum di tiap dinas harus sudah siap melayani masyarakat tanpa tertunda. (Caca)
