BANJARBARU, tilikbanua.com – Keberhasilan Indonesia dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari pengerahan armada udara hingga penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat membeberkan strategi komprehensif penanganan darurat asap dan api di berbagai wilayah rawan, Senin (12/10/2026).
Menurut Raja Juli, pemerintah telah mengerahkan kekuatan maksimal melalui pasukan udara berupa helikopter water bombing di sejumlah titik krusial seperti Kalimantan Tengah. Kendati demikian, efektivitas armada udara tersebut kerap terkendala oleh faktor alam di lapangan.
“Masalahnya adalah visibilitas. Mungkin di sana helikopternya sudah standby, baik di Tjilik Riwut, di Pangkalanbun, maupun di Sampit, tapi tidak bisa beroperasi karena kabut yang tebal mengakibatkan visibilitas terbatas tidak bisa lakukan water bombing, seperti di Kalimantan Selatan ini,” ujar Raja Juli.
Namun, ia memastikan bahwa operasi udara akan langsung digencarkan begitu ruang manuver dan jarak pandang memungkinkan.
Selain pemadaman langsung dari udara, pemerintah juga mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk memicu curah hujan buatan di tengah prediksi musim hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang baru akan merata pada awal hingga pertengahan November.
Ia menegaskan bahwa hujan yang mengguyur sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan belakangan ini merupakan hasil dari rekayasa cuaca yang terukur.
Di samping operasi udara dan modifikasi cuaca, kinerja pasukan darat yang terdiri atas TNI, Polri, Manggala Agni, serta para relawan dinilai luar biasa dalam menjinakkan si jago merah.
Komponen penentu berikutnya adalah ketegasan hukum terhadap korporasi nakal yang terbukti menjadi dalang kerusakan. Pemerintah tercatat telah menindak puluhan korporasi, dengan sejumlah perusahaan kini tengah dalam proses sanksi pembekuan maupun pencabutan izin.
“Ini tidak akan berhenti, tidak hanya kepada yang kecil, yang besar sekalipun, apabila kita dapatkan fakta-fakta, kita akan tindak hukum yang tegas,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa dari puluhan entitas yang disorot, terdapat tambahan beberapa perusahaan yang segera diumumkan sanksi pencabutan atau pembekuan izinnya.
“Ada sekitar 26 perusahaan mengingat masih berproses mungkin 5-6 perusahaan yang akan diumumkn untuk dibekukan maupun dicabut izinnya,” tutupnya.
Kendati instrumen penegakan hukum dan teknologi telah dikerahkan secara masif, Menhut mengingatkan bahwa kesadaran masyarakat tetap menjadi kunci utama.
Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar atau tindakan sepele seperti membuang puntung rokok sembarangan masih menjadi pemicu utama musibah tahunan ini.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak main-main dengan api demi keselamatan bersama dan keringanan beban para relawan di lapangan. (Caca/Razie)
