BANJAR, tilikbanua.com – Pemerintah pusat menegaskan komitmen serius dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Salah satunya dengan mengucurkan bantuan dana siap pakai dari belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp100 miliar kepada Pemerintah Daerah Kalsel untuk mendukung operasional dan perlindungan di lapangan.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni, saat meninjau lokasi karhutla di kawasan Posko Pantau RSJ Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Rabu (23/9/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja bersama Kepala BNPB RI dan Pangdam usai meninjau wilayah Kalimantan Tengah.
Raja Juli menjelaskan bahwa alokasi anggaran Rp100 miliar ini disalurkan di luar dana operasional rutin penanganan bencana yang telah melekat pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Insya Allah pemerintah sangat serius mengatasi ini. Dari segi dana, ada seratus miliar rupiah yang diberikan kepada Pemda untuk langkah-langkah proteksi, di luar anggaran yang memang sudah disiagakan di Kemenhut, BNPB, DLH, maupun Kemendagri,” ujar Raja Juli di hadapan awak media.
Selain dukungan finansial, pemerintah pusat mengerahkan dukungan sarana-prasarana udara dalam skala besar.
Saat ini, sebanyak 6 unit helikopter water bombing serta 2 unit pesawat penunjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan patroli telah dioperasikan di wilayah udara Kalimantan Selatan.
Tidak hanya fasilitas udara, penguatan anggaran juga diarahkan langsung untuk memfasilitasi kebutuhan perlengkapan pasukan darat dan relawan masyarakat yang terlibat aktif dalam pemadaman.
“Jika ada TNI, Polri, maupun masyarakat yang mengorganisasi diri dan berpartisipasi memadamkan api, maka seluruh perlengkapannya akan kami sediakan,” tegas Menhut.
Dukungan anggaran dan logistik ini dinilai sangat krusial mengingat laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan potensi keterlambatan musim hujan di Kalsel. Hujan diperkirakan baru akan turun secara normal sekitar pertengahan November.
“Artinya masih ada sekitar 50 hari lagi wilayah Kalimantan Selatan berada dalam kondisi tanpa hujan normal. Oleh karena itu, penguatan pasukan darat dan penyediaan peralatan pemadam harus kita maksimalkan,” tambah Raja Juli.
Meskipun data mencatat jumlah titik panas (fire spot) di Kalimantan Selatan relatif lebih melandai dibandingkan provinsi tetangga, Menhut meminta seluruh jajaran tetap memaksimalkan anggaran dan sumber daya yang ada agar seluruh titik api benar-benar padam. (Caca/Razie)
