BANJARMASIN, tilikbanua.com – Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan kekecewaannya terhadap belum maksimalnya pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarmasin.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja dan peninjauan penyelenggaraan pelayanan publik bersama Wakil Ketua Ombudsman RI, di MPP Kota Banjarmasin pada Kamis (03/09/2026).
Rifqinizamy menilai, meski Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin telah bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, hingga Pemprov Kalsel untuk menyediakan stand pelayanan, praktik di lapangan terkesan masih sebatas formalitas.
”Kita harus mengimbau Pemko Banjarmasin, Pemprov Kalsel, dan pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki unit layanan di sini agar tidak sekadar buka secara formalistik, asal memenuhi kewajiban punya MPP. MPP ini harus menghadirkan mekanisme dan pengalaman pelayanan yang berbeda dari kantor utama,” tegas Rifqinizamy kepada awak media.
Ia menyoroti masih banyaknya stand layanan yang beroperasi sangat terbatas. Contohnya, layanan Imigrasi yang hanya buka satu hari dalam seminggu serta layanan perbankan seperti Bank Kalsel yang sudah tutup pada pukul 14.00 WITA.
Padahal menurutnya, negara tidak boleh berhitung soal ramai atau sepinya masyarakat yang datang.
”Saya jujur sedih. Negara tidak boleh memikirkan orang datang atau tidak, yang penting standby untuk melayani. Lambat laun masyarakat pasti akan datang,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi asal Kalimantan Selatan ini mendorong Pemko Banjarmasin beserta instansi terkait untuk berani melakukan terobosan dengan menerapkan sistem pelayanan 24 jam dalam 7 hari (24/7), sejalan dengan tagline bersama Ombudsman RI dan Kementerian PANRB.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap dokumen penting, seperti pengurusan KTP atau SIM yang hilang bisa terjadi kapan saja tanpa mengenal jam kerja maupun hari libur.
“Pelayanan publik adalah kata kunci bagi wajah negara. Negara itu barang abstrak, konkretnya adalah pelayanan. Orang butuh perpanjang SIM atau KTP hilang hari Sabtu, tidak boleh ditunda sampai hari Senin. Itulah fungsi MPP yang sebenarnya,” jelasnya.
Rifqinizamy berharap Pemko Banjarmasin segera berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait untuk mengkaji kesiapan MPP Kota Banjarmasin agar bisa menjadi MPP pertama di Indonesia yang menerapkan pelayanan 24/7 secara penuh. (Rian/Razie)
