BANJARBARU, tilikbanua.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan sorotan tajam sekaligus apresiasi mendalam terhadap kondisi pondok pesantren di Indonesia.
Di tengah peringatan Hari Santri Nasional 2026 yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Falah Putera Banjarbaru, Sabtu (24/10/2026), pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengungkap bahwa hanya satu persen dari total 40 ribu pesantren di tanah air yang memiliki standar infrastruktur berkualitas tinggi.
Kendati demikian, Ketua Umum PKB ini memuji ketahanan mayoritas pesantren yang tetap berdiri kokoh, mandiri, dan istiqomah mendidik generasi bangsa di tengah segala keterbatasan.
“Rasa hormat, terima kasih, bangga, dan apresiasi dari pemerintah kepada mereka yang terus berjuang mendidik anak-anak kita. Pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian, bantuan, dan dukungan,” ujar Cak Imin di
usai mengikuti Apel Peringatan Hari Santri Nasional bersama ribuan santri dan pengasuh Ponpes Al-Falah.
Melihat ketimpangan fasilitas tersebut, Cak Imin mendorong adanya transformasi dan pembenahan struktural secara besar-benar.
Salah satu gagasan strategis yang ia tawarkan adalah evaluasi kelembagaan, termasuk opsi penggabungan atau merger bagi pesantren yang dinilai kurang efektif pengelolaannya agar kualitas mutu secara keseluruhan dapat terdongkrak.
“Di hari santri ini jadikan momentum untuk berbenah, kalau perlu yang kelihatannya tidak efektif di-merger, misalnya gitu. Sehingga jumlah 40 ribu itu nanti kita dorong untuk menjadi pesantren-pesantren yang berkualitas,” tegas Cak Imin.
Tidak hanya dari sisi pendidikan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat juga membidik potensi besar ekosistem ekonomi yang terbangun di lingkungan pesantren.
Mengambil contoh Ponpes Al-Falah yang menaungi sekitar 4.500 santri, Cak Imin menilai institusi pesantren menyimpan kemandirian ekonomi yang kokoh dan potensial untuk diduplikasi ke masyarakat luas.
“Ini bisa diduplikasi menjadi sistem pengelolaan pesantren dan ekosistem ekonomi yang ada di lingkungannya, terutama masyarakat. Itu juga akan kita dorong menjadi salah satu pusat penanggulangan kemiskinan,” tambahnya.
Dalam pandangan Kemenko PM, pemutusan mata rantai kemiskinan nasional bertumpu pada dua pilar utama yang telah lama dijalankan oleh dunia pesantren, yakni pendidikan dan pemberdayaan.
Cak Imin menegaskan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan sehingga anak-anak harus dibekali dengan skill, kapasitas, kemampuan, dan ilmu pengetahuan yang memadai.
Pilar kedua adalah pemberdayaan yang berbasis pada kurikulum serta ekosistem ekonomi, di mana pemerintah akan terus mendorong agar pesantren-pesantren mampu bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang produktif.
Melalui momentum Hari Santri Nasional 2026 di Banjarbaru ini, pemerintah berharap pesantren tidak hanya menjadi pusat moral dan ilmu keagamaan, tetapi juga lokomotif kebangkitan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. (Caca/Razie)
