BANJARBARU, tilikbanua.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar membeberkan capaian strategis serta arah kebijakan pemerintah dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan, Sabtu (24/10/2026).
Di sela-sela peringatan Hari Santri Nasional 2026 yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Falah Putera Banjarbaru, pria yang akrab disapa Cak Imin ini turut merefleksikan dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka khususnya dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam wawancara khusus di hadapan awak media, Ketua Umum PKB tersebut menegaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Masyarakat berdiri di atas tiga pijakan utama untuk mengakselerasi kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan secara sistematis.
Pijakan pertama yang disoroti Cak Imin adalah pergeseran paradigma dari budaya ketergantungan bantuan sosial (bansos) menuju kemandirian ekonomi. Pemerintah berkomitmen mengubah pola kerja yang sebelumnya berbasis bansos murni menjadi program pemberdayaan yang aktif.
“Satu merubah pola kerja yang berbasis bantuan sosial menjadi pemberdayaan. Artinya, dengan masyarakat miskin berdaya menjadi subjek ekonomi, maka dengan sendirinya jumlah penerima bansos berkurang. Karena itu kita akan mendorong anggaran-anggaran pemberdayaan terus akan kita dorong supaya semakin banyak para penerima bansos mendapatkan anggaran pemberdayaan,” ungkap Cak Imin.
Pijakan kedua berkaitan dengan akurasi kebijakan yang bertumpu pada satu data terpadu, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial / Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama.
Dengan data yang valid, berbagai program strategis nasional, mulai dari pemberdayaan di kampung nelayan, program Makan Bergizi Gratis (MBG/BGN), hingga sektor pertanian dan kemandirian pangan—dapat terintegrasi secara tepat sasaran.
“Sehingga semua program-program pemerintah itu, baik yang ada di kampung nelayan, yang ada di MBG atau BGN, yang ada di program-program pertanian, semua ini melahirkan ekosistem ekonomi yang kemudian datanya tepat sasaran. Masyarakat bisa mendapatkan bantuan dari kelautan dan perikanan, program ekosistem ekonomi dari BGN, program ekosistem dari kemandirian pangan, dan program-program pertanian,” jelasnya.
Berkat integrasi data dan ekosistem tersebut, Cak Imin mengklaim angka kemiskinan nasional menunjukkan tren positif dengan turun ke level sekitar 8 persen dari sebelumnya 9 persen.
Pemerintah pun optimis menargetkan kemiskinan ekstrim bisa tuntas menyentuh angka 0 persen pada tahun ini, serta menekan angka kemiskinan makro secara maksimal hingga 5 persen pada tahun 2029**.
Adapun pijakan yang ketiga berfokus pada penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memiliki daya saing global melalui empat instrumen utama, peningkatan mutu, kemudahan permodalan, kepastian akses bahan baku produksi, serta adopsi teknologi.
“Ini akan kita dorong terus, dan alhamdulillah secara data kita juga dua tahun ini melalui Kementerian UMKM, melalui Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, semua didorong untuk membiayai UMKM dan pelaku usaha kecil,” pungkasnya. (Caca/Razie)
