BANJARMASIN, tilikbanua.com – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menerima kucuran bantuan pemerintah pusat (Banpres) sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan khusus untuk penanganan musibah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta dampaknya di wilayah Kota Banjarmasin.
Guna mempercepat pemanfaatan dana tersebut, Pemko Banjarmasin langsung menggelar rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait pada Selasa malam, meny meny menyusul masuknya anggaran tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Selasa (27/10/2026) kemarin.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin, Ichrom Muftezar, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini digelar atas instruksi langsung Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, untuk merumuskan rincian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
“Kami diinstruksikan oleh Wali Kota Banjarmasin untuk memimpin rapat koordinasi penanganan Karhutla. Anggaran kurang lebih Rp20 miliar ini baru masuk ke RKUD, dan kami langsung berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk persiapan proses penganggaran ke tahap selanjutnya,” ujar Ichrom dikonfirmasi Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan, empat instansi utama yang dilibatkan dalam penyerapan anggaran ini meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat).
Setiap instansi diminta menyusun rincian kebutuhan penanganan Pra-bencana, saat kejadian, hingga pascabencana. Seluruh usulan anggaran dari masing-masing SKPD tersebut ditargetkan rampung dan diserahkan ke BPKPAD paling lambat Rabu pukul 13.00 WITA.
”Masing-masing SKPD merumuskan alokasi kebutuhan mereka. Uang sebesar Rp20 miliar ini harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Terkait skema penggunaan, Sekdako membeberkan bahwa anggaran tidak hanya menyasar penanganan teknis di lapangan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para relawan pemadam kebakaran swasta.
Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri, dana tersebut memungkinkan untuk dialokasikan sebagai insentif relawan.
Selain insentif, Pemko Banjarmasin juga merencanakan pembelanjaan sarana dan prasarana pendukung, seperti pengadaan armada water supply hingga tandon air penampung.
”Untuk relawan bisa berupa insentif sesuai SE Kemendagri. Selain itu, ada rencana pembelian peralatan, seperti water supply atau tandon air untuk dipasang di armada pikap milik BPK swasta, sehingga bisa menjadi suplai air efektif saat penanganan Karhutla,” pungkasnya. (Rian/Razie)
