BANJARBARU, tilikbanua.com – Seiring dengan pertumbuhan kota yang kian pesat dan dinamika populasi yang terus meningkat, Pemerintah Kota Banjarbaru bersiap mengambil langkah besar.
Pemko Banjarbaru tengah mematangkan rencana pemekaran wilayah tingkat kecamatan dan kelurahan guna memangkas birokrasi dan mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi dan ketentuan yang berlaku, wilayah Banjarbaru memang sudah memerlukan penambahan administrasi baru.
Potensi pengembangan ini dinilai sangat terbuka lebar di sejumlah titik dan kecamatan yang ada saat ini.
“Kita lihat memang potensi untuk pengembangan atau pemekaran kelurahan masih memungkinkan di beberapa titik dan kecamatan. Nah, jadi ini mungkin yang perlu kita sikapi,” ujar Sirajoni.
Meski peluang tersebut terbuka luas, ia menegaskan bahwa kebijakan pemekaran tidak akan dilakukan secara instan.
Pemerintah kota berkomitmen untuk menyusun kajian yang mendalam dan komprehensif agar keputusan yang diambil benar-benar matang dan tepat sasaran.
Dalam proses kajian ini, Pemko Banjarbaru memfokuskan perhatian pada sejumlah indikator utama. Aspek pertama adalah jumlah penduduk untuk menyeimbangkan tingkat kepadatan dan persebaran warga agar pemerataan pelayanan publik dapat tercapai.
Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan sarana dan prasarana guna memastikan infrastruktur dasar pendukung pelayanan masyarakat sudah memadai di wilayah baru.
Tak kalah penting, aspek pengembangan wilayah yang mencakup faktor sosial, ekonomi, geografis, hingga tata ruang kota ke depan turut menjadi pertimbangan utama.
Saat ini, berbagai aspek teknis dan administratif tersebut masih terus didalami oleh jajaran Pemko Banjarbaru sebelum nantinya dituangkan dalam kebijakan resmi.
“Saat ini masih kita dalami, dan jika memungkinkan, itu maka akan kita laksanakan sesegeranya,” pungkas Sirajoni.
Dengan rencana pemekaran ini, Pemko Banjarbaru berharap rentang kendali pemerintahan dapat menjadi jauh lebih efektif.
Langkah ini diyakini mampu mendongkrak kualitas pelayanan administratif, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh penjuru kota. (Caca)
