BANJARMASIN, tilikbanua.com — Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bappeda Litbang memacu peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif.
Langkah ini ditegaskan dalam Forum Konsultasi Publik (Public Hearing) yang digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, serta dihadiri Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah, jajaran kepala SKPD, narasumber, hingga perwakilan kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Usai membuka acara, Hj. Ananda menekankan bahwa partisipasi dan pengawasan warga merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas standar pelayanan di lingkungan Pemko Banjarmasin.
”Forum konsultasi publik ini untuk memastikan bahwa standar pelayanan publik selama ini dilaksanakan dengan baik. Kita perlu feedback dari masyarakat,” ujar Hj. Ananda.
Guna memperkuat pengawasan dan menampung aspirasi warga secara langsung, Pemko Banjarmasin juga mengoptimalkan saluran pengaduan masyarakat.
”Melalui kanal LAPOR YA, kita ingin memastikan bahwa bukan hanya standar pelayanan di Bappeda Litbang yang berjalan baik, tetapi seluruh pelayanan di Kota Banjarmasin juga berjalan dengan baik,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menjelaskan bahwa forum ini dirancang khusus untuk menjaring masukan konkret terkait mekanisme pelayanan di instansinya, terutama menyangkut keterbukaan informasi pembangunan.
”Kami memerlukan masukan-masukan terkait standar pelayanan, misalnya bagaimana masyarakat mengusulkan kegiatan serta kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait perencanaan pembangunan skala kota,” jelas Suri.
Suri menambahkan, pihaknya terus memperluas kemudahan akses informasi publik, termasuk bagi kelompok rentan dan disabilitas, dengan memanfaatkan saluran digital seperti WhatsApp dan media sosial.
Tak hanya akses informasi, pemenuhan fasilitas fisik di sektor pembangunan infrastruktur juga terus ditingkatkan.
“Kami juga mempermudah itu di kegiatan-kegiatan di SKPD, misalnya di SKPD infrastruktur gitu, memang itu sudah memfasilitasi untuk kemudahan disabilitas,” pungkasnya.
Melalui public hearing ini, Pemko Banjarmasin berkomitmen menjadikan setiap evaluasi dan masukan warga sebagai pijakan untuk mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar berkualitas serta merangkul seluruh lapisan masyarakat. (Rian/Razie)
