BANJARBARU, tilikbanua.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran Polda Kalsel mengambil langkah taktis untuk meredam darurat ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengerahkan seluruh lurah dan kepala desa dari berbagai penjuru banua dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Banjarbaru, Kamis (15/10/2026).
Pengerahan aparatur tingkat desa ini dilakukan menyusul situasi karhutla yang telah berlangsung lebih dari dua bulan dan memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang meroket hingga 61,3 persen di tengah masyarakat.
Di samping itu berdasarkan data resmi per 15 Oktober 2026, total kejadian karhutla di Kalimantan Selatan telah mencapai 4.971 kasus dengan luas lahan terdampak seluas 27.365,17 hektare.
Selain itu, pemantauan di lapangan mencatat sebaran total hotspot atau titik panas mencapai 44.746 titik di berbagai wilayah rawan. Dampak lingkungan dari karhutla tersebut turut mendongkrak total kasus ISPA hingga menembus angka 161.202 kasus.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin melontarkan kritik keras terhadap korporasi pemegang hak atas tanah yang bersikap masa bodoh saat terjadi kebakaran, terutama di kawasan rawan seperti Jalan Gubernur Syarkawi.
Muhidin mengungkapkan kekesalannya karena perusahaan kerap lepas tangan dan membiarkan lahannya terbakar tanpa ikut ambil bagian dalam pemadaman.
“Terutama di Jalan Gubernur Syarkawi itu banyak perusahaan, tetapi setelah ada api, dia tidak ikut memadamkan api. Ini yang disalahkan kepada kita yang sama polisi, TNI, dan pemerintah provinsi dan relawan,” ujar Muhidin.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera mengambil langkah tegas untuk mendata dan mengusulkan pengambilan alih tanah-tanah terlantar tersebut kepada negara sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah ini ditempuh agar perusahaan tidak lagi menelantarkan lahan yang berisiko memicu bencana ekologis.
“Jadi ini supaya cepat prosesnya, sehingga jangan lagi sampai perusahaan yang memiliki tanah itu menelantarkan tanah yang ada. Jadi ini supaya kita akan datang ini menjaga keadaan kita yang ada di Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Senada dengan Gubernur, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menekankan bahwa kunci utama pemulihan dan pencegahan karhutla terletak pada optimalisasi peran aktif aparatur di tingkat mikro melalui kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat.
“Agenda kita hari ini ya, kita sesuai dengan temanya, kita ingin mengoptimalisasi peran lurah dan kepala desa se-Kalimantan Selatan dalam penanganan kebakaran hutan lahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini tujuannya adalah kita mempunyai konsep bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan sekaligus pencegahan dan mitigasinya ke depannya,” ujar Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan.
Kapolda juga menambahkan bahwa pelibatan aktif lurah dan kepala desa bersama TNI dan Polri sangat krusial untuk menekan dampak luas karhutla.
“Sehingga kita mengajak para kepala desa, lurah untuk bisa mengajak masyarakatnya bersama-sama dengan pemerintah daerah TNI Polri melakukan upaya-upaya pencegahan, mitigasi, dan menangani karhutla yang kurang lebih sudah 2 bulan lebih terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, dan dampaknya cukup banyak baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan lain-lain,” pungkasnya. (Caca/Razie)
