BANJARBARU, tilikbanua.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menetapkan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Keputusan tersebut diumumkan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (6/7/2026).
Rakor dihadiri Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, para bupati dan wali kota se-Kalsel, BPBD, BMKG, serta unsur Forkopimda dan instansi terkait lainnya.
Muhidin menjelaskan, penetapan status siaga darurat dilakukan berdasarkan prediksi BMKG yang menyebut Kalimantan Selatan akan memasuki puncak musim kemarau dalam dua bulan mendatang, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, dan kekeringan.
“Penetapan status ini berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah Kalimantan Selatan akan memasuki puncak musim kemarau yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan pada Agustus hingga September,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah tiga kabupaten yang menetapkan status siaga darurat Karhutla, yakni Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Tapin. Sementara itu, sepanjang 2026 tercatat sebanyak 1.678 titik panas (hotspot) di Kalsel dengan 41 kejadian Karhutla, di mana Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan kejadian terbanyak.
Menghadapi kondisi tersebut, Muhidin menegaskan pentingnya memperkuat sinergi seluruh pihak, mulai dari BPBD, TNI, Polri, BMKG, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat.
“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur sehingga Kalimantan Selatan dapat menghadapi puncak musim kemarau tahun 2026 dengan kesiapan penuh,” katanya.
Dalam rakor tersebut, sejumlah kepala daerah juga memaparkan kondisi terkini wilayah masing-masing, termasuk perkembangan hotspot dan penanganan Karhutla yang telah dilakukan.
Meski kondisi Kalsel saat ini dinilai masih terkendali, Muhidin menginstruksikan BPBD bersama tim untuk terus memantau kondisi lahan gambut, khususnya di kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor.
“Jika lahan mulai mengering, segera lakukan koordinasi dengan BNPB agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” tegasnya.
Muhidin bersama jajaran Forkopimda juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, serta dapat dikenai sanksi hukum. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila menemukan indikasi munculnya titik api.
“Kembali kami ingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena itu sangat berisiko memicu kebakaran,” tandasnya.
Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan, di akhir kegiatan Gubernur menyerahkan bantuan peralatan pemadam kebakaran kepada empat pemerintah kabupaten, yakni Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam merespons potensi Karhutla selama musim kemarau berlangsung. (Razie)
