BANJARBARU, tilikbanua.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memaparkan laporan teknis terkait peta sebaran dan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional hingga tingkat daerah di hadapan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026) sore.
Dalam paparannya di Posko Penanganan Karhutla Guntung Damar, Suharyanto mengungkapkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan saat ini berada di peringkat keempat nasional dalam luasan wilayah terdampak karhutla.
Meski demikian, jika dibandingkan dengan fenomena El Nino pada 2023 yang mencatatkan luasan terbakar hingga 600 ribu hektare secara nasional, angka tahun ini berhasil ditekan signifikan.
“Secara nasional per hari ini yang sudah terbakar itu 72 ribu hektare. Tentu saja ini bukan pembelaan, tetapi terus kita upayakan agar angkanya makin turun. Untuk hari ini saja, total area terbakar secara nasional tercatat 1.320 hektare, dengan sebaran terbesar berada di Kalimantan Barat, disusul Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah,” papar Suharyanto.
Mengenai kondisi di Kalimantan Tengah yang baru saja ditinjau Wapres sebelum bertolak ke Banjarbaru, Kepala BNPB menjelaskan bahwa kendala utama di wilayah tersebut bukanlah kobaran api besar, melainkan pekatnya kabut asap yang belum sepenuhnya terurai.
Penanganan asap sangat bergantung pada intensitas curah hujan, sementara operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sempat terkendala minimnya potensi awan.
Namun, berdasarkan koordinasi bersama BMKG Kalimantan Selatan, peluang hujan buatan diperkirakan membaik mulai pekan ini.
“Ada harapan dari BMKG Kalsel, pada rentang 10 hingga 16 September 2026 akan muncul bibit-bibit pertumbuhan awan hujan yang cukup banyak. Momentum ini akan kami manfaatkan secara intensif untuk menggelar OMC. Periode krusial ini diproyeksikan berlangsung hingga musim hujan alami tiba sekitar pertengahan hingga akhir Oktober,” jelasnya.
Suharyanto menagaskan bahwa kurun waktu satu hingga satu setengah bulan ke depan menjadi “medan perang” penanggulangan karhutla agar tidak semakin meluas.
Dalam fase kritis ini, BNPB menyepakati bahwa penguatan Satuan Tugas (Satsatgas) Darat menjadi tulang punggung utama di setiap provinsi.
“Mengandalkan satgas udara sangat terbatas. Helikopter kerap tidak bisa terbang akibat jarak pandang, dan kapasitas siraman water bombing hanya sekitar 4 ton yang kurang efektif jika api sudah membesar. Begitu pula OMC yang tak bisa bekerja tanpa adanya awan potensial,” tegas Suharyanto.
Oleh karena itu, katanya BNPB mendorong optimalisasi penuh di jalur darat melalui sinergi berkelanjutan antara TNI, Polri, BPBD, BNPB, Masyarakat Peduli Api (MPA) dari Kementerian Lingkungan Hidup, Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, serta seluruh elemen relawan di lapangan. (Caca/Razie)
