BANJARMASIN, tilikbanua.com – Gelombang protes mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali berlanjut.
Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa jilid kedua di depan Gedung DPRD Kalsel pada Jumat (28/8/2026) sore untuk menyampaikan delapan poin tuntutan utama.
Fokus mendesak yang dibawa mahasiswa mencakup krisis lingkungan, pelayanan publik, penegakan hukum, hingga reformasi regulasi nasional.
Dalam aksi yang sempat ricuh tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengambil tindakan nyata dalam mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) beserta dampak buruk asapnya.
“Kami ingin ada langkah konkret dalam menangani persoalan karhutla saat ini hingga menyebabkan kabut asap yang sudah sangat membahayakan masyarakat,” tegas salah seorang mahasiswa saat berorasi.
Tak hanya itu, masa aksi juga menuntut PT PLN memberikan ganti rugi kepada masyarakat pelanggan yang dirugikan akibat pemadaman listrik bergilir beberapa waktu lalu.
Kemudian mengindikasikan adanya dugaan kecurangan pada penyaluran BBM, mahasiswa meminta Pertamina bertindak tegas terhadap SPBU nakal.
Apabila tuntutan terkait pelayanan dan pengawasan BBM tidak dipenuhi dalam batas waktu tertentu, massa menuntut sanksi tegas berupa pemecatan struktural.
“Jika tidak memenuhi poin tuntutan kami itu, PLN dan Pertamina harus mencopot jabatan Manager,” ujarnya.
Adapun terkait penyelewengan BBM Subsidi, berdasarkan pada dugaan tindak pidana, massa meminta aparat penegak hukum (APH) bertindak tanpa pandang bulu terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Terakhir massa mengarahkan tuntutan ke tingkat nasional, massa mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera meratifikasi RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Pihaknya juga mendorong wakil rakyat di daerah untuk secara terbuka menyatakan sikap mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut.
Massa juga menuntut bukti nyata dukungan legislator daerah yang dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas.
”Kami juga meminta DPRD Kalsel untuk merilis video pernyataan di media sosial resmi humas DPRD,” cetusnya. (Rian/Razie)
