BANJARMASIN, tilikbanua.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin terus memacu percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Langkah ini diambil mengingat angka capaian IKD di Kota Seribu Sungai ini tergolong masih minim dari target nasional.
Guna mengejar ketertinggalan tersebut, Pemko Banjarmasin menggelar Layanan Jemput Bola sekaligus memperkuat kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Jumat (7/8/2026) kemarin.
Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin, Helfian Noor, mengungkapkan bahwa dari total 501 ribu lebih warga Banjarmasin yang telah melakukan perekaman KTP-el, pemerintah pusat menargetkan capaian aktivasi IKD sebesar 30 hingga 40 persen. Namun, realisasi di lapangan saat ini masih sangat rendah.
”Saat ini capaian IKD di Kota Banjarmasin baru berada di angka 8,1 persen. Ada sejumlah kendala teknis di lapangan, salah satunya ketergantungan pada stabilitas jaringan ponsel serta kesiapan perangkat (smartphone) milik masyarakat,” ujar Helfian.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Helfian menjelaskan pihaknya menyiapkan strategi penguatan dengan merangkul Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kader masyarakat sebagai agen aktivasi.
Sebanyak 1.805 kader Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang sudah teraktivasi akan didukung penuh jajaran ASN Pemko Banjarmasin untuk menyisir tingkat keluarga hingga tetangga.
”Kami juga mewajibkan aktivasi IKD bagi setiap warga yang mengurus dokumen di UPT maupun MPP, serta merangkul kader Posyandu. Kami juga menunggu arahan dan kebijakan lebih lanjut dari Pak Wali Kota terkait keterlibatan ASN ini sebagai agen aktivasi di lingkungan tinggal masing-masing,” tuturnya.
Rendahnya angka persentase aktivasi ini juga mendapat perhatian serius dari tingkat pusat.
Ketua Komisi II DPR RI, H. M. Rifqinizamy Karsayuda, mendorong adanya pergerakan masif dalam dua bulan ke depan, terlebih Banjarmasin terpilih sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional untuk transformasi digital pelayanan publik dan verifikasi data kependudukan.
”Kami mencatat capaian pendaftaran IKD Kota Banjarmasin saat ini masih berada di kisaran 8 hingga 10 persen. Kami mendorong jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat pergerakan hingga ke tingkat RT dan melibatkan ASN di lingkungan tinggalnya masing-masing. Dengan semangat Kayuh Baimbai, kita optimistis sisa target pendaftaran IKD ini dapat dituntaskan secara bertahap,” tegas Rifqinizamy.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, menegaskan pentingnya kepemilikan IKD bagi seluruh warga kota.
Lewat dua Surat Edaran yang telah diterbitkan, ia menginstruksikan keterlibatan aktif seluruh jajaran birokrasi dari tingkat dinas, kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT/RW, PKK, dan Posyandu.
”IKD bukan sekadar versi digital dari KTP elektronik, tetapi pintu masuk menuju berbagai layanan pemerintah berbasis digital. Melalui verifikasi biometrik pada IKD, integrasi data penduduk hingga penyaluran program bantuan sosial akan menjadi jauh lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” pungkas Yamin.
Guna mempermudah akses masyarakat dalam mengejar target nasional, Disdukcapil Banjarmasin kini menyediakan tiga opsi pendaftaran utama, layanan jemput bola di pusat kegiatan masyarakat, layanan harian di Kantor Disdukcapil, UPTD Kecamatan, serta Mall Pelayanan Publik (MPP), hingga layanan weekend setiap Sabtu dan Minggu di kawasan Siring Menara Pandang.
